Kamus istilah kepabeanan & ekspor-impor.

Dokumen pabean yang wajib diisi importir atau PPJK untuk menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barang impor sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean.

Dokumen pabean yang digunakan eksportir untuk memberitahukan pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri.

Badan usaha yang mengurus pemenuhan kewajiban kepabeanan atas nama importir atau eksportir, termasuk penyusunan PIB/PEB dan submit ke CEISA.

Sistem informasi kepabeanan dan cukai milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Versi 4.0 adalah generasi terbaru yang mendukung integrasi host-to-host via API.

Portal nasional yang mengintegrasikan proses perizinan ekspor-impor antar-instansi pemerintah, termasuk pengecekan LARTAS sebelum PIB/PEB disetujui.

Kode klasifikasi barang internasional 8-10 digit yang menentukan tarif bea masuk, pajak, dan ketentuan LARTAS suatu komoditas.

Daftar resmi klasifikasi HS Code dan tarif bea masuk yang berlaku di Indonesia, menjadi rujukan utama penentuan HS Code.

Ketentuan yang membatasi atau melarang impor/ekspor komoditas tertentu, memerlukan izin dari instansi teknis sebelum barang dapat diproses.

Dokumen yang diterbitkan Bea Cukai sebagai tanda barang impor telah disetujui untuk dikeluarkan dari kawasan pabean.

Pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor ke Indonesia, dihitung berdasarkan tarif HS Code dan nilai pabean (CIF).

Pajak yang dikenakan atas nilai impor barang, dihitung dari nilai pabean ditambah bea masuk dan pungutan lainnya.

Pajak tambahan yang dikenakan pada impor barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah.

Nilai pabean yang mencakup harga barang, biaya asuransi, dan biaya pengangkutan sampai pelabuhan tujuan—dasar perhitungan bea masuk.

Nilai barang di titik muat sebelum ditambah biaya asuransi dan pengangkutan, umum digunakan sebagai basis nilai pada PEB.

Dokumen yang menyatakan negara asal barang, digunakan untuk mengklaim preferensi tarif dalam skema FTA.

Perjanjian dagang bebas antar-negara yang memberikan tarif preferensial atas barang yang memenuhi ketentuan asal barang, seperti ATIGA.

Status kepatuhan yang diberikan Bea Cukai kepada pelaku usaha dengan rekam jejak baik, memberikan kemudahan proses kepabeanan.

Nomor identitas wajib pajak yang menjadi salah satu data wajib pada dokumen PIB/PEB dan seluruh transaksi kepabeanan.

Kawasan dengan fasilitas penangguhan bea masuk untuk kegiatan pengolahan, umum digunakan industri manufaktur berorientasi ekspor.

Daftar seluruh muatan yang diangkut sarana pengangkut, wajib disampaikan sebelum bongkar/muat sebagai dasar pencocokan PIB/PEB.

Dokumen pengangkutan laut yang berfungsi sebagai bukti kontrak angkutan, tanda terima barang, dan dokumen kepemilikan kargo.

Kurs resmi mingguan yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk konversi nilai pabean dari mata uang asing ke Rupiah.

Pemeriksaan yang dilakukan Bea Cukai setelah barang dikeluarkan, untuk memastikan kepatuhan atas PIB/PEB yang telah diajukan sebelumnya.

Metode integrasi API langsung antara sistem perusahaan dan sistem Bea Cukai (CEISA), tanpa entry manual di portal terpisah.

Bangunan atau lapangan di kawasan pabean untuk menimbun barang impor/ekspor sementara di bawah pengawasan Bea Cukai. Panduan: fr8co.ai/tps-online/apa-itu-tps-online

Sistem elektronik untuk pelaporan PLP, gate in, inventory, dan gate out dari TPS ke CEISA 4.0. Wajib per Oktober 2026. Panduan: fr8co.ai/tps-online

Pengajuan pemindahan barang impor dari satu TPS ke TPS lain—misalnya dari gudang lini 1 ke lini 2—dengan persetujuan Bea Cukai.

Pelaporan barang yang masuk ke TPS, diikuti pelaporan posisi (lokasi penimbunan) di dalam gudang.

Pelaporan barang yang keluar dari TPS setelah ada SPPB atau dokumen pengeluaran sah, jumlah sesuai stok, dan tanpa atensi.

Penandaan dari Bea Cukai yang memblokir pengeluaran barang dari TPS hingga dicabut oleh Bea Cukai.

Dokumen angkut kargo udara—terdiri dari master AWB (airline) dan house AWB (forwarder).

Gudang TPS di luar area terbatas bandara, tempat barang impor dipindahkan dari lini 1 melalui PLP.